Dorong Partisipasi Masyarakat di Pemilu 2024, KPU Sukoharjo Konsolidasi dengan Stakeholder

KPU Sukoharjo menggelar rapat koordinasi brsama stakeholder untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Selasa (13/9/2022).

Sukoharjonews.com – Sosialisasi dan konsolidasi intensif dilakukan KPU Sukoharjo dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Seperti yang dilakukan pada Selasa (13/9/2022) dimana KPU mengundang stakeholder. Tahapan pemilu 2024 sendiri sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu.

Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi perhatian KPU Sukoharjo adalah intensif menggelar sosialisasi dengan harapan semua lapisan masyarakat akan mengetahui tahapan-tahapan dalam pemilu dan bisa berperan aktif.

“Sejauh ini masyarakat cukup aktif, seperti dalam tahapan pendaftaran, verifikasi parpol, masyarakat berperan aktif melakukan pengecekan masuk sipol atau tidak secara mandiri atau melapor melalui helpdesk KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Menurutnya, peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sosialisasi tidak hanya dalam mengunakan hak pilih tetapi sebagai peserta pemilu, penyelenggara pemilu.

Anggota KPU Sukoharjo, Suci Handayani menambahkan pentingnya sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Menurutnya, partisipasi penting karena kedaulatan ada di tangan rakyat sehingga partisipasi pemilih menentukan pemimpin yang akan terpilih.

“Partisipasi aktif pemilih menjadi penentu terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.

Suci juga mengatakan, partisipasi masyarakat dalam pemilu meliputi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pengawasan pada setiap tahapan pemilu, sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih dan survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, ujarnya, penting terwujudnya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan seperti kelompok atau organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan, instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan media massa.

Rapat koordinasi itu sendiri dihadiri pemangku kepentingan seperti Bawaslu, Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD), Dinas Kominfo, Diknas, Kemenag, Polres, Kodim, LSM SEHATI, FLSM, FKUB, PKK kab, GOW, Seniman, serta camat dari 12 kecamatan. (nano)

Nano Sumarno:
Tinggalkan Komentar