Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Beberapa hari ini Guru Tidak Tetap (GTT) di sejumlah daerah melakukan aksi mogok mengajar. Menariknya, aksi serupa tidak dilakukan oleh GTT di Kabupaten Sukoharjo. Atas sikap GTT tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo mengapresiasinya. Sehingga, kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan normal.
Kepala Disdikbud Sukoharjo Darno mengatakan, jumlah GTT maupun honorer K2 di Sukoharjo sekitar 2.700-an orang yang tersebar di Sekolah Dasar (SD) dan SMP. Dari jumlah tersebut sekitar 50% berusia 35 tahun ke atas sehingga tidak bisa mendaftar CPNS tahun 2018 ini. “Dinas berharap pemerintah pusat mengangkat GTT menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujar Darno, Rabu (17/10).
Dikatakan Darno, dengan menjadi PPPK, GTT dan tenaga K2 akan mendapat insentif secara bervariasi. Dari jumlah 2.700-an GTT, sebanyak 450-an masuk kategori K2 dan sisanya berstatus wiyata bakti. Darno mengakui jika keberadaan GTT sangat dibutuhkan karena setiap tahun ada guru pensiun. Dari catatannya, setiap tahun setidaknya guru yang pensiun sekitar 200 orang.
Menurutnya, guru SD berstatus guru kelas bukan guru mata pelajaran sehingga jika satu guru pensiun akan terjadi kekosongan di satu kelas. Untuk itu, kekosongan guru kelas harus diisi sehingga jumlah GTT dinamis dan bertambah terus.
Disisi lain, Darno mengatakan, para GTT Sukoharjo masih mementingkan kepentingan generasi penerus bangsa sehingga tidak larut dalam aksi mogok nasional. Darno mengaku juga telah mengajak GTT berdiskusi disamaikan dalam memperjuangkan nasib jangan sampai mengabaikan kepentingan generasi penerus.
“Persoalan GTT memang dilematis. Yang jelas, dinas dan PGRI sudah mengusulkan agar GTT diangkat menjadi PPPK,” ujarnya. (erlano putra)
Tinggalkan Komentar