Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Indeks Kerawananan Pilkada (IKP) Sukoharjo tertinggi se-Jawa Tengah (Jateng). IKP sendiri merupakan deteksi dini yang dilakukan Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) terkait kerawanan Pilkada. Dari 21 kabupaten/kota di Jateng yang menggelar Pilkada, skor IKP Sukoharjo menjadi yang tertinggi dengan 231,90. Kemudian disusul Kabupaten Pemalang 230,82, dan ketiga Kabupaten Pekalongan dengan skor IKP 228,29. Total skor IKP sendiri terdiri dari empat konteks.
“Pemetaan kerawanan Pilkada dalam IKP ini diartikan sebagai segala hal yang mengganggu atau menghambat proses Pilkada yang demokratis,” ujar Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, Kamis (2/7/2020).
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, IKP disusun sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan. Juga sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini serta pemetaan kerawanan saat terjadinya pandemi virus corona. Dimensi IKP Pilkada 2020 sendiri ada empat dimensi, yakni konteksi sosial, konteksi politik, konteks infrastruktur daerah, serta konteks pandemi.
Untuk konteks sosial, ujar Bambang, terdiri dari antara lain gangguan keamanan (bencana alam dan bencana sosial), kekerasan atau intimidasi pada penyelenggaran. Konteks politik meliputi keberpihakan penyelenggara, rekrutmen penyelenggara pilkada yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, serta penyalahgunaan anggaran.
Sedangkan untuk konteksi infrastruktur daerah terdiri dari dukungan teknologi infoemasi serta sistem informasi penyelanggara pilkada. Untuk konteks pandemi meliputi anggaran Pilkada terkait corona, data terkait corona, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat, dan hambatan pengawasan Pilkada.
“IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng degan skor 231,90. Rinciannya, konteks sosial 55,56, konteks politik 77,36, konteks dukungan infrastruktur 43,90 dan konteks pandemi 55,08,” terang Bambang.
Lantas, bagaimana Bawaslu menyikapi IKP Sukoharjo yang tertinggi se-Jateng tersebut?Bambang mengaku, ada sejumlah rekomendasi terkait tingginya IKP tersebut. Antara lain memastikan penyelenggara, peserta, pendukung dan pemilih menerapkan protokol kesehatan dalam pemutakhiran data pemilih, koordinasi dengan para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan dan perkembangan kondisi pandemi, memastikan dukungan anggaran penyediaan APD.
Selain itu, juga menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyelahgunaan wewenang dan anggaran penangan corona, serta menerapkan penggunaan TI yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami penyelenggara Pilkada. (erlano putra)
Tinggalkan Komentar