Sukoharjonews.com (Grogol) – Debat kedua atau terakhir Pilkada Sukoharjo terlihat lebih hidup dan dinamis dibandingkan debat pertama. Pasalnya dalam segmen saling bertanya, antar calon melakukan serangan pada lawan terkait program-program masing-masing. Debat kedua sendiri digelar di Hotel Brother Solo Baru, Sabtu (21/11/2020).
Saat debat memasuki segmen 5, calon nomer 2 yang hanya dihadiri cawabup Wiwaha Aji Santosa melempar pertanyaan apakah penataan jabatan sekarang ini sudah memuaskan karena nilai kinerja cukup rendah di Jateng dan jika belum apa yang akan dilakukan agar bisa optimal?
Mendapat pertanyaan itu, cawabup 1 Agus Santosa pun langsung tanggap jika yang dipertanyakan soal SAKIP. Agus yang mantan Sekda pun menjelaskan jika birokrasi asasnya profesionalisme. “Perlu disampaikan ada perubahan besar dalam pelaporan SAKIP termasuk aplikasi yang digunakan. Ada beberapa hal yang belum bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Namun, ujar Agus, disisi lain hasil-hasil yang dicapai pemerintahan luar biasa. Salah satunya penurunan angka kemiskinan dari 10% menjadi 7,14% dimana angka kemiskinan tersebut terendah di Solo Raya. Begitu juga capaian angka harapan hidup yang tinggi. Jadi, ujar Agus bukan sekadar retorika dan klaim pribadi karena kinerja pemerintahan memuaskan dan indek kepuasan masyarakat mencapai 80%.
Menanggai jawaban itu, Wiwaha mengaku sebagai mantan pendidik merasa aneh ketika disatu sisi pemerintah mengapresiasi keberhasilan, disisi lain juga memberikan nilai rendah untuk SAKIP. Menurutnya, hal itu tidak nyambung.
Giliran paslon 1 menanyakan soal tanggapan Wiwaha soal perempuan menjadi pejabat publik, setuju tidak soal itu? Wiwaha menyampaikan dalam agama merupakan pedoman dalam hidup dan Joswi tidak akan keluar dari aspek itu. Menurutnya, agama apapun akan memberikan penghormatan yang sama pada hamb Allah, entah itu laki-laki atau perempuan.
“Bagi kami adalah kompetensi. Kalau memang berkompetensi, tidak masalah, marilah berkompetensi dengan baik, terbuka dan transparan. Kami sangat setuju (perempuan) karena kami demokratis,” ujarnya.
Pertanyaan kedua Wiwaha soal bagaimana langkahnya ketika banyak ASN dimutasi dan THL diberhentikan? Dengan santai Etik Suryani menjawab jika di sebuah pemerintahan atau bahkan swasta, rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa karena melihat kasitas dan kemampuan ASN masing-masing. Soal THL, Etik mengaku merupakan tenaga kontrak yang tidak ada ikatan harus bekerja selamanya. Sehingga ketika kontrak habis bisa tidak diperpanjang atau diberhentikan.
“Mari “positif thinking”, jangan hanya karena mendengar sepihak saja,” ujarnya.
Pertanyaan kedua dari paslon 1 disampaikan Agus yang mempertanyakan program 30 juta per RT per tahun dari Joswi. Menurutnya, program itu menyaahi atutan karena tidak boleh diberikan berturut-turut atau tiap tahun. Dari aspek hukum pengelolaan keuangan, apakah program akan dilakukan dengan konsekuensi hukum yang ada?
Wiwaha menjawab, program tersebut sudah dikaji mendalam, program itu sudah dihitung masak-masak. Ketika jadi bantuan hibah dan tidak boleh terturut-turut, akan dicari jalan lain seperti bantuan keuangan. Wiwaha mengaku sudah konsultasi pada ahli hukum dan disampaikan sangat bisa dan tidak ada yang dilanggar, bahkan di beberapa tempat sudah berjalan.
Memanggapi hal itu, Agus mengatakan kalau bukan hibah, program serupa sudah berjalan di Sukoharjo selama ini dengan sistem proposal. “Kalau bukan hibah, selama ini program sudah berjalan dan paslon nomer 2 hanya mengganti nama saja,” tandasnya. (erlano putra)
Facebook Comments