Sukoharjonews.com (Jakarta) — Pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra terus dilakukan. Penanganan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut terbagi dalam dua tahap, yakni tanggap darurat sepanjang 2025–2026 serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada sejumlah gedung pelayanan publik di 2026–2028.
Menteri PU, Dody Hanggodo memastikan proses pemulihan infrastruktur pascabencana terus berjalan dengan progres yang positif dan berbagai langkah percepatan menuju pemulihan permanen juga terus dilakukan.
“Kementerian PU berkomitmen untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang terdampak bencana agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih. Infrastruktur yang kembali berfungsi akan menjadi penopang pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Dody, dilansir dari laman KemenPU, Selasa (1/9/2026).
Hingga 21 Agustus 2026, seluruh 702 titik yang masuk dalam program pembersihan pascabencana telah 100 persen rampung ditangani. Sedangkan untuk penyediaan Hunian Sementara (Huntara) masih terus dikebut. Kementerian PU kini telah membangun sebanyak 1.794 unit rumah hunian pascabencana. Namun, masih terdapat 120 unit yang sedang dibangun di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Pemulihan pascabencana juga menyasar fasilitas pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Di Aceh, dua puskesmas darurat juga telah selesai dibangun, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Laklak di Aceh Tenggara, dengan progres masing-masing 100 persen.
Pada sektor konstruksi permanen dan rehabilitasi ringan, terdapat 112 titik yang menjadi bagian penanganan tanggap darurat. Sebanyak 70 titik telah selesai, sedangkan 42 titik lainnya masih berjalan dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
853 Bangunan Vital Pelayanan Publik Siap Masuk Tahap Permanen
Memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU mulai menggeser fokus dari penanganan darurat menuju pemulihan permanen pada bangunan gedung strategis.
Rehabilitasi dan rekonstruksi permanen diarahkan pada sejumlah fasilitas vital yang meliputi rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah, pesantren, dan madrasah. Penanganan permanen juga dapat dilakukan pada prasarana vital pelayanan publik untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.
Hingga Agustus 2026, sebanyak 855 titik direncanakan masuk penanganan pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, 853 titik atau 99,77 persen telah disurvei, sementara 147 titik atau 22,17 persen sudah mulai memasuki tahap konstruksi.
Aceh menjadi wilayah dengan cakupan penanganan terbesar, yakni 463 titik. Seluruh lokasi tersebut telah disurvei dan 80 titik telah memasuki tahap konstruksi. Di Sumatera Utara, dari 301 titik yang direncanakan, 299 telah disurvei dan 49 telah mulai dikonstruksi. Sementara di Sumatera Barat terdapat 91 titik yang seluruhnya telah disurvei, dengan 18 titik telah memasuki tahap konstruksi.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penanganan bencana secara menyeluruh melalui prinsip build back better, dengan memastikan infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh serta mampu mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, sejalan dengan Sasaran Utama PU608. (nano)
Tinggalkan Komentar